DSI Akan Gagal Tanpa Penguasaan Armada
Masalah Utama: Kebocoran Tidak Pernah Benar-Benar Tertutup
DSI (Downstreaming / Domestic Sales Integration atau konsep sejenis) bertujuan memperbaiki tata niaga ekspor
khususnya menghentikan praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Namun ada satu titik lemah yang sering diabaikan:
Freight
(biaya angkut laut) adalah celah kebocoran terbesar yang tersisa.
Bagaimana modusnya terjadi?
Harga jual ekspor (misalnya CPO) sudah sesuai → pajak terlihat aman
Tapi biaya freight dinaikkan tidak wajar
(mark-up 2–3x)
Selisih keuntungan dialihkan ke:
perusahaan pelayaran afiliasi di luar negeri
entitas di Singapura / Hong Kong
Akibatnya:
Devisa tetap keluar
Negara kehilangan potensi pendapatan
DSI hanya memperbaiki “tampak luar”, bukan substansi
Akar Masalah: Ketergantungan pada Armada Asing
Tanpa armada sendiri, DSI akan:
Tetap bergantung pada charter kapal asing
Mengikuti fluktuasi harga global
Tidak punya kontrol atas biaya logistik
Saat krisis global:
Perang → biaya naik
Pandemi → supply kapal terbatas
Cuaca ekstrem → delay & biaya melonjak
DSI menjadi tidak berdaya.
Ilustrasi Sederhana
DSI tanpa armada = punya pabrik tapi tidak punya truk.
Barang siap dijual, tapi:
harus menyewa
harga ditentukan pihak lain
margin keuntungan bocor
Tiga Skenario yang Sangat Mungkin Terjadi
Pertama
DSI hanya jadi formalitas administratif
Semua ekspor “lewat DSI” di atas kertas
Tapi praktik lama tetap berjalan
Kebocoran tetap terjadi
👉 Risiko: Reformasi semu
Kedua
DSI kuat di perdagangan, lemah di logistik
Harga jual membaik
Tapi freight tetap mahal dan tidak terkendali
👉 Risiko:
Keuntungan dari harga jual langsung habis di ongkos angkut
Ketiga
DSI gagal secara sistemik
Pelaku usaha menolak ikut
Gugatan hukum muncul
Tidak ada ekosistem pendukung
👉 Risiko:
Program berhenti di tengah jalan
Kesimpulan Kunci
Menguasai perdagangan tanpa menguasai logistik = kehilangan setengah kekuatan ekonomi.
SOLUSI STRATEGIS
(REALISTIS & BISA DIJALANKAN)
Solusi utama :
Pertama
Wajibkan Penggunaan Kapal Nasional
Ekspor komoditas strategis harus:
menggunakan kapal berbendera Merah Putih
atau minimal % tertentu (bertahap)
👉 Ini bukan proteksi, tapi strategi kedaulatan logistik
Kedua
Alternatif
Bangun Ekosistem Armada Nasional
Bukan berarti pemerintah harus mengoperasikan kapal sendiri.
Model yang bisa digunakan:
Public-Private Partnership (PPP)
Penugasan ke:
BUMN pelayaran
swasta nasional
👉 Pemerintah sebagai regulator + pengarah arus muatan
Ketiga :
Akternatif
Integrasi DSI dengan Industri Pelayaran
DSI harus:
mengontrol cargo allocation
menentukan:
siapa mengangkut
berapa tarif wajar
rute distribusi
👉 Ini kunci menutup celah freight manipulation
Keempat
Solusi alternatif lain
Transparansi Freight Cost
Standarisasi biaya angkut
Audit terbuka
Benchmark global
👉 Tidak ada lagi ruang “mark-up fiktif”
Kelima :
Pembentukan “National Shipping Pool”
Pool armada nasional untuk:
CPO
batubara
nikel
perikanan
👉 Skala besar = biaya lebih efisien
Keenam
Insentif untuk Armada Nasional
Pembiayaan kapal (leasing, bank, sovereign fund)
Insentif pajak
Prioritas muatan
👉 Supaya industri pelayaran nasional tumbuh cepat
Ketujuh
Bangun Galangan Kapal Dalam Negeri
Ini penting untuk jangka panjang:
maintenance murah
kemandirian industri
penciptaan lapangan kerja
👉 Ini mengikat ke visi poros maritim
Penutup (Narasi Kuat)
DSI tanpa armada adalah strategi setengah hati.
Dan strategi setengah hati tidak pernah memenangkan persaingan global.
Negara-negara besar:
China
Jepang
Korea
➡️ Semua menguasai logistiknya.
Pertanyaan sebenarnya bukan lagi
“perlu atau tidak”.
Apakah kita berani menguasai laut kita sendiri?
Atau Lupakan saja
Adharta
Ketua Dewan Pembina
PRAMARIN
